PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun melakukan proses pelayanan administrasi kepegawaian dengan Responsif, Humanis dan berbasis Informasi Teknologi (IT) serta tanpa ada pungutan liar alias pungli.
Kepala BKPSDM H A Waldi Bakri, S.Ip, S.Sos, MM melalui Kabid Mutasi dan Pembinaan Pegawai (MPP) Kaprawi BM mengatakan bahwa selama ini pihaknya terus melakukan upaya perbaikan pelayanan Kepegawaian ini di kantor BKPSDM ke arah yang lebih baik dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Yang jelas, bkpsdm sudah menyusun standar operasional prosedur terkait proses pelayanan administrasi kita di kantor sudah menyiapkan ruang konsultasi khusus,” katanya, Senin (24/08/2020) saat diwawancarai awak media.
Pelayanan di ruang konsultasi tersebut katanya untuk menghindari pelayanan secara langsung bertatap muka antara pemohon dengan staf bkpsdm, supaya tidak ada pertemuan di dalam ruangan tertentu dalam rangka mencegah adanya pungutan liar.
“Pelayanan itu tidak dibenarkan langsung tatap muka. Silahkan tatap muka di ruang konsultasi, tidak ada bertemu dalam satu ruangan sehingga tidak terpisah dari yang lain. Itu salah satu upaya kita dalam mencegah pungli oleh staf kita,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan website BKPSDM Sarolangun sebagai tempat pengaduan masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sarolangun, baik itu keluhan ataupun laporan jika ada pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Jika memang ada pengaduan, silahkan mengirim pengaduan ke alamat email. bkd.srl@gmail.com atau menghubungi Call center 0822 9024 0050.
“Kita juga sudah membuat website terkait pelayanan sebagai tempat pengaduan, yang dilengkapi dengan call center. Kalau ada masyarakat khususnya asn yang merasa dimanfaatkan dalam proses pelayanan yang dipersulit segala macam itu silahkan laporkan,” katanya.