PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Terkait protes warga soal penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pulau Melako yang dinilai warga kurang tepat, mendapatkan respon dari Pj Kades setempat dan pendamping tekhnis program tersebut.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, warga mempertanyakan penghapusan dan pergantian 15 KK calon penerima program BSPS yang telah diajukan oleh warga setempat melalui pemerintahan Desa.
Baca juga: Program BSPS di Pulau Melako Dinilai Tak Tepat Sasaran
Pendamping BSPS tingkat Kabupaten Sarolangun Suparman menyebutkan, memang ada beberapa calon penerima BSPS yang diganti karna tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun jumlah warga yang diganti hanyalah beberapa orang saja.
“Data yang disampaikan itu sangat berbeda dengan data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan yang kami tidak usulkan itu hanya 7 KK, karna ada persyratan yang tidak terpenuhi,” katanya, Rabu (03/06/2020).
Dia menjelaskan, pengalihan tersebut bukan tanpa alasan namun pihaknya telah mengikuti juklak dan juknis yang berlaku, seperti calon penerima harus siap berswadaya, agar nantinya bisa melanjutkan pembangunan rumah sehingga layak huni.
Hal itulah yang menyebabkan keluarga Jariah atau nenek Yot tidak mendapatkan program BSPS tersebut.
“Dari fasilitator, kita sudah sampaikan di awal saat kita verifikasi, kita juga menjelaskan kepada warga yang tidak dapat BSPS atau yang kita ganti itu,” katanya lagi.
Sementara itu, Pj Kades Pulau Melako Fauzi mengatakan, dalam realisasi BSPS Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja penerima bantuan tersebut.
Namun Ia berjanji, dalam waktu dekat akan mengajak pendamping BSPS untuk menjelaskan mekanisme sebenarnya kepada warga yang merasa dirugikan tersebut.
“Dengan harapan permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik dan cepat, agar tidak ada lagi perdebatan yang mencuat ditengah masyarakat Desa Pulau Melako terkait BSPS ini,” tandasnya. (Hendri)