PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun Emalia Sari mengaku bahwa dengan dipertahankannya kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, merupakan berkat kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Katanya, pihaknya selaku BPKAD Sarolangun hanya melalukan penyusunan laporan keuangan yang dihimpun dari seluruh OPD. Data-data dari seluruh OPD dihimpun kemudian disusun oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan (TPLK) baru kemudian dilaporkan ke BPKP Jambi.
“Ini hasil kerja sama seluruh opd, kalau kami bpkad hanya dalam rangka penyusunan laporan keuangan, artinya merangkul apa yang sudah dilakukan oleh seluruh OPD. Ini prestasi seluruh para kepala OPD, berkat bimbingan dari pimpinan kita semuakan. Yang jelas kami dalam penyusunan laporan keuangan selalu berpedoman kepada aturan dan standar akuntansi pemerintahan khususnya. Apabila laporan sudah disusun sesuai SAP artinya sudah sesuai aturan, salah satu penilaian terhadap laporan keuangan itu,” katanya, Selasa (30/06/2020).
Katanya, tim TPLK telah bekerja siang malam dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga kerja keras selama ini membuahkan hasil yang sepadan dengan diterimanya kembali opini WTP tersebut.
“Ini berkat kerja sama kita semua lah dan koordinasi karena datanya tidak semua dari bpkad, kita hanya menghimpun, melaporkan nya dan laporan keuangan itukan ada di semua opd, kami itu menghimpun semua laporan jadi memang ada tim khusus dalam penyusunan laporan keuangan,” katanya.
“Terkhusus saya berterima kasih kepada semua kawan-kawan di bpkad, seluruh staf, para Kabid, yang sudah kerja keras siang malam, lembur berhari-hari dijambi tanpa kenal lelah, kami ucapkan terima kasih,” kata dia menambahkan.
Selain itu, tentunya catatan berupa rekomendasi dan temuan BPKP Jambi dari laporan keuangan tersebut pihaknya akan menindaklanjutinya secepat mungkin, dengan berupaya persoalan dapat diselesaikan dengan baik.
“Sesuai yang disampaikan perwakilan BPK Jambi, dalam persoalan aset, kita akan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Inventarisasi ulang dan penertiban aset selanjutnya,” katanya.
Bahkan dalam penertiban aset milik Pemkab Sarolangun itu, katanya pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun.