SAROLANGUN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun, Jumat (16/02/2024) di ruang Aula Bappeda Sarolangun.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri,M.App, Sc, yang turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs H Fahrul Rozi, M.Si, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf Abdul Aziz, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, Para asisten dan staf Ahli Bupati Sarolangun.
Selain itu hadir juga Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, para Nara sumber, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Kabid PPEPD Muhamad Ihsan beserta jajaran, Para camat se-Kabupaten Sarolangun, Tokoh masyarakat Sarolangun Sejumlah Ormas, OKP, Organisasi Profesi serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti mengatakan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik diamanatkan atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
” Bahwa rancangan awal RKPD dibahas oleh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat,”katanya.
Maria menjelaskan FKP ini juga merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan 22 Januari 2024 s.d 07 Februari 2024 yang lalu, dimana yang menjadi isu strategis pembangunan da rah tahun 2025 yakni (1) Peningkatan Infrastruktur Daerah, (2). Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat, (3).
Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, dan (4). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional.
” Pada tahun 2025 nanti, Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, pembangunan rumah tak layak huni, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan,” katanya.
Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri mengatakan bahwa penyusunan perencanaan itu sangat penting dilakukan karena satu Rupiahpun APBD itu harus ada perencanaannya dan harus bisa dipertanggung jawabkan.
” Kita harus konsisten dari rencana itu sampai dengan yang dianggarkan, karena Permendagri nomor 86 bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran, dan RKPD itu pedoman itu menjadi penyusunan KUA-PPAS,” katanya.
Bachril Bakri juga menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini tentu sebagai momentum untuk proses pengusulan perencanaan dalam melibatkan para pemangku kepentingan, yang nantinya akan difinalkan dalam Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Sarolangun.
” Dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan kebijakan nasional. Kita punya arah kebijakan dan rencana yang harus kita jalankan juga, isu strategis yang fokus harus segera kita tangani. Kita tidak hanya bicara fisik atau infrastruktur, tapi juga kita bicara sosial dan ekonomi serta bidang lainnya,” katanya.
” Tahun 2023, Alhamdulillah indeks pembangunan manusia kabupaten Sarolangun naik menjadi 73,55 atau naik 0,64, dan angka pengangguran terbuka turun menjadi 5,32 atau 0,54,” kata dia menambahkan.
Ia juga berharap melalui kegiatan ini nantinya bisa mempertajam perencanaan pembangunan daerah, dan prioritas yang di susun oleh SKPD dengan mengacu terhadap data dan informasi yang valid. (Nil)