Ultimate magazine theme for WordPress.

Ranperda APBD Sarolangun Tahun 2021 Disetujui

Prosesi penyerahan berkas hasil Paripurna, (PJ/Hid).

PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun tahun 2021 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sarolangun, pada Senin (30/11/2020) malam.

Persetujuan itu berlangsung dalam rapat paripurna tingkat II dengan laporan Banggar dan penandatangan kesepakatan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2021 sekitar pukul 22.35 WIB malam.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Tontawi Jauhari SE didampingi dua unsur pimpinan, Aang Purnama SE MM dan Syahrial Gunawan, selain itu hadir 31 orang anggota DPRD.

Dari pihak eksekutif hadir langsung Plt Bupati, H Hilllatil Badri, Sekda Ir Endang Abdul Naser dan sejumlah kepala OPD. Sedangkan dari Forkompinda hadir Pabung Kodim 0420 Sarko, Mayor Inf CHB Mentomeri.

Sebelum dilakukan ketok palu persetujuan RAPBD, pimpinan sidang, Tontawi Jauhari memberi kesempatan kepada pembicara Banggar menyampaikan rekomendasi, kali ini disampaikan oleh Yusuf Helmi AB, SE.

“Berdasarkan proses pembahasan Ranperda yang sudah dilakukan, intinya Ranperda APBD 2021 sesuai dengan kriteria yang mengacu pada aturan yang berlaku. Banggar menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2021,” kata Yusuf Helmi.

Setelah itu, Ketua DPRD kembali menanyakan kepada anggota DPRD yang hadir, apakah Raperda APBD tahun 2021 dapat disetujui dengan serentak anggota DPRD menyahut dengan kata setuju.

Selanjutnya Ketua DPRD bersama dua unsur pimpinan dan Plt Bupati Sarolangun Hillalatil Badri menandatangani berita acara persetujuan Raperda dan R-APBD tahun 2021 dan dilanjutkan dengan penyampaian oleh Plt Bupati, H Hillalatil Badri.

Perlu diketahui, berdasarkan persetujuan Raperda APBD Sarolangun tahun 2021, adapun pendapatan daerah untuk tahun 2021 sebesar Rp 1,167 Triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,215 Triliun. Jumlah anggaran belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, atau terjadi defisit. Defisit tersebut akan ditutupi dari SILPA tahun anggaran 2020.

Sebelumnya digelar paripurna penyampaian program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun tahun 2021oleh juru bicara Badan Pemperda, Fadlan Kholik SE ME Sy. (Wahid)