Ultimate magazine theme for WordPress.

Sarwan Dewan Minta Pemkab Adil, Wabup Hillal: Kita Sudah Adil

Sarwan dan Muslimin anggota dewan Sarolangun saat diwawancarai awak media, (PJ/Nil).

PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Menghadiri acara Musrenbang tingkat Kecamatan Air Hitam, Dua Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Dapil II Pauh, Air Hitam Mandiangin. Sarwan dari Gerindra dan Muslimin PKB, meminta agar pemerintah adil dalam mengakomodir usulan dari 9 desa dalam wilayah tersebut.

Sebab kata dia, pemerintah haruslah adil dalam melihat kebutuhan masyarakat di wilayahnya saat ini, terutama dalam progres akses peningkatan ekonomi masyarakat.

“Harapan kita kepada pemerintah, bisa benar benar meyakinkan setiap usulan bisa terealisasi, saya tidak muluk muluk setidaknya ada minimal 1 usulan masuk di setiap desa setiap tahunnya,” kata Sarwan, diwawancarai usai jeda Musrenbang Air Hitam kala itu, Senin (1/2/2021).

Dia juga berharap agar apa yang diajukan oleh setiap pemdes kecamatan Air Hitam, benar benar yang menjadi prioritas utama kebutuhan masyarakat.

“Kedepan, kami minta azas pembangunan yang berkeadilan itu tetap ada, tentu ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap daerah sini,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dalam wilayah itu, dia mengaku sedih melihat pembangunan di tingkat desa dalam wilayah tersebut, “Jujur saja, saya sebagai warga sini dan mewakili wilayah disini agak sedih dan jujur saja saya minta agar pemerintah tolong kedepan ini jadi perhatian serius,” harapnya.

Kritikan dan masukan dari Sarwan Dewan langsung dijawab Wabup Hillaltil Badri saat diwawancarai, bahwa berbicara azas keadilan dalam pembangunan sebenarnya pemerintah sudah adil dengan mendorong program P2DK yang masuk setiap desa tanpa tebang pilih.

“Berbicara azas keadilan, sebenarnya kita sudah adil itu dana P2D atau P2DK yang merata setiap desa se kabupaten ini, nah kemudian disisi lain tugas pemerintah terkait usulan tentu melihat skala prioritas,” tegas Hillal lantang.

Hanya saja, saat ini lanjut dia kondisi covid memang menjadi kendala dan lebih mengarahkan juklak dan juknis P2DK ke peningkatan ekonomi masyarakat, seperti sektor perikanan, sektor peternakan dan juga pertanian perkebunan.

“Cuma sekarang kita dampak Covid maka arah kebijakan kepada peningkatan ekonomi, seperti pembelian ternak, bibit dan lain sebagainya, sebab ini persoalan hidup tapi kita tidak meninggalkan infrastruktur,” katanya lagi.

“Infrastruktur kita jalan ekonomi kita juga jalan, agar masyarakat kita lebih sejahtera,” pungkasnya. (Husnil)