PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) terus mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan desa yang sudah terbentuk.
Salah satunya, melalui program nasional revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Kepala DPAD Sarolangun, Ali Amri kepada media ini mengatakan saat ini sudah ada 7 desa yang mendapatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.
Tahun 2019 ada sebanyak 5 Desa, yakni Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun, Desa Perdamaian dan Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut, Desa Semaran Kecamatan Pauh dan Desa Gurun Mudo Kecamatan Mandiangin.
“Sedangkan tahun 2020 ini ada dua desa yang mendapatkan bantuan program nasional, yakni Desa Bangun Jayo, Kecamatan Bathin VIII dan Desa Teluk Tigo, Kecamatan Cermin Nan Gedang. Jadi hingga sekarang sudah ada 7 desa mendapatkan program revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” katanya, Selasa (29/12/2020) kemarin.
Kata Ali Amri, bantuan program perpustakaan ini dilakukan dalam pengembangan perpustakaan desa yang memiliki persyaratan seperti gedung, pengelola hingga akses Internet.
Setiap desa yang menerima, mendapatkan bantuan buku sebanyak 500 eksamplar, tiga buah komputer dan satu buah TV dengan ukuran 40 inch.
Kegiatan program revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan program pemerintah pusat melalui perpustakaan nasional, yang memiliki tujuan selain sebagai literasi bagi masyarakat setempat namun dapat juga untuk menambah pemahaman masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.
“Misalnya pelatihan buat kue dan membaca buku, kemudian langsung di praktekkan, sehingga dapat berkembang dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.
Selain itu, kata Ali Amri bahwa pada tahun 2019 yang lalu bantuan tersebut sudah rampung dilakukan bahkan sudah dilakukan pembekalan di tingkat kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional terhadap pengelola dan kepala desanya.
“Tahun ini (dua desa.red) hanya barang di kasih oleh pemerintah pusat dulu karena masa pandemi virus corona (Covid-19), dan maka kita lakukan pembinaan bahwa perpustakaan inklusi sosial itu merupakan program bagaimana perpustakaan bukan hanya sebagai literasi tetapi membuat suatu kegiatan di perpustakaan desa itu sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat sekitar,” katanya.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah desa untuk kedepan dapat menganggarkan dana pengadaan koleksi buku sesuai kebutuhan masyarakat melalui anggaran dana desa dari pemerintah pusat.
“Karena dalam dana desa itu ada menu untuk perpustakaan desa, dan etap melalui musyawarah desa, karena ada menu koleksi buku untuk perpustakaan desa melalui Dana desa ini, tentunya jika dianggarkan saja Rp 5 juta untuk pengadaan buku, saya pikir koleksi buku perpustakaan desa akan banyak tapi sesuai dengan kebutuhan masyatakat, dan di Sinergikan dengan program perpustakaan inklusi sosial ini,” katanya.
Kemudian pengelola perpustakaan desa yang telah ditunjuk juga harus aktif menyampaikan laporan baik ke tingkat perpustakaan kabupaten maupun ke perpustakaan nasional, yang dilakukan secara online.
Karena ini tentu dalam rangka evaluasi program bantuan perpustakaan tersebut sehingga dapat terus berkembang untuk kemajuan desa dan menambah pemahaman bagi masyatakat.
“Kita minta juga dilaksanakan kegiatan desa yang membutuhkan literasi dan mendukung ekonomi masyarakat. Sehingga nanti diharapkan tahun depan dapat berkembang, sehingga kita dapat lagi,” katanya.
“Agar kades menghimbau kepada masyarakat ataupun bagi guru dan siswa, untuk berkunjung ke perpustakaan desa karena sudah ada program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini,” kata dia menambahkan. (Wahid)