Ultimate magazine theme for WordPress.

Bappeda Sarolangun Gelar Forum Konsultasi Publik

SAROLANGUN, PENAJAMBI.co – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik tahun 2022 dalam rangka menyusun rancangan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Senin (14/02/2022) di aula Kantor Bappeda Sarolangun.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra, yang juga dihadiri Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, Kepala Bappeda Provinsi Jambi dr Dodi Sukandar, Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser.

Hadir pula anggota DPRD Sarolangun H Hurmin, SE, Drs H Fahrul Rozi, M.Si, Hermi, S.Sos, M. Fadlan Kholiq, para staf ahli Bupati dan asisten, Kepala Bappeda H Muhammad, S.Ag, dan kepala OPD dalam lingkungan Pemkab Sarolangun, tokoh masyarakat, organisasi Kepemudaan (OKP) Lembaga Swadaya Masyarakat dan para insan pers dan para nara sumber diantaranya Tim ahli prov. Jambi dr syafarudin, Kepala Bappeda Provinsi Jambi dr Dodi Sukandar, Kepala Bappeda Sarolangun, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari, dan Kepala BPPRD Sarolangun H Syaifullah.

Dalam laporannya Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad mengatakan bahwa kegiatan forum konsultasi publik ini atas dasar UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Perpres nomor 18 tahun 2020, serta instruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021.

“Kita lakukan tahapan penyusunan RPD tahun 2023-2026 ini disusun untuk mengisi kekosongan yang akan dilaksanakan oleh penjabat bupati Sarolangun,” katanya.

Muhammad juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2023 ini tentu pihaknya sangat mengharapkan buah pemikiran dari anggota DPRD Sarolangun serta aspirasi dari semua pihak pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang matang dan baik.

“Kita berharap mendapatkan pemikiran penting apa saja yang menjadi isu dan persoalan yang Mesti harus kita fokuskan dari tahun 2023 sampai tahun 2026,” katanya

Sementara itu, Bupati Sarolangun Cek Endra dalam arahannya mengatakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini, sebab masa pandemi virus Corona saat ini masih berlanjut dengan adanya virus omicron yang baru.

“Jangan kita banyak membuat rencana tapi uang yang akan digunakan ini terbatas dan jadi kita harus berhemat dan harus memiliki skala prioritas mana yang lebih penting, serta kita harus meningkatkan pendapatan,” katanya.

Kata Cek Endra, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ini haru mengurangi beban biaya pemerintah dengan tidak ada pengadaan kendaraan dinas, mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah serta mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak penting.

“Kepada semua OPD, dalam upaya point penghematan, harus menjaga aset-aset kita, kalau ada kendaraan yang rusak perbaiki. Saya yakin dua tahun kedepan belum pulih ekonomi kita. Kemudian bagaimana meningkatkan pad kita, dari mana saja sumber pad dari potensi yang ada di Sarolangun ini dan saya pikir dua hal ini sangat kata kuncinya,” katanya

Ia juga berharap bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini, nantinya tetap dilaksanaan program yang dianggap baik oleh masyarakat agar tetap dilanjutkan, salah satunya program P2DK yang bermanfaat bagi masyarakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Prioritaskan jalan yang rusak dulu, jalan yang berlobang. Dan kami berterima kasih dengan pemerintah provinsi Jambi telah menganggarkan Rp 230 Miliar dana multi years untuk jalan menuju kecamatan Batang asai oleh pemerintah Provinsi Jambi,” katanya.

“Selamat untuk mengikuti forum konsultasi publik, terutama dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Kami tetap optimis kedepan akan dapat kita tingkatkan dan pertumbuhan ekonomi Sarolangun tetap stabil meskipun saat ini masih dalam masa pandemi virus corona,” kata dia menambahkan.

Dalam kegiatan itu Bupati Cek Endra juga melakukan penandatangan berita acara forum konsultasi publik bersama pemangku kepentingan lainnya serta diakhiri dengan diskusi bersama dalam menyerap aspirasi dan masukan perencanaan pembangunan daerah. (PJ2)