Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya akses memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah tentu akan membuat masyarakat lebih yakin untuk dilakukan rehabilitasi jika ada anggota keluarganya yang menjadi pecandu narkoba.
“Misal, ada anggota keluarga yang terkena narkoba, kita rujuk lah untuk segera memperoleh upaya rehabilitasi, agar menghindari komplikasi yang terjadi, apalagi sebagai generasi muda cepat pulih, produktif, dan sama-sama membangun Sarolangun khususnya dan umumnya provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga berkomitmen akan terus mendampingi dan melakukan eksistensi terhadap pengembangan layanan rehabilitasi narkoba yang selama ini dilakukan oleh pihak BNN sendiri mulai dari BNN Kabupaten, BNN Provinsi hingga ke pusat.
Apalagi saat ini pihaknya sudah memiliki layanan sesuai standar nasional Indonesia (SNI) 8807:2019 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA) pada tahun 2019.
“Akan terus memberikan bimbingan teknis dan memastikan layanan rehabilitasi sesuai standar. Kami sekarang sudah memiliki SNI terkait dengan layanan rehabilitasi sehingga masyarakat bisa yakni layanan sesuai standar, jadi tidak ada lagi stigma yang beredar di masyarakat kalau dimasukkan panti Rehab nanti diapakan, dan biayanya juga mahal, dan lain-lain, tidak seperti itu karena semua sudah ada standarnya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sarolangun Ir Endang Abdul Naser menyampaikan terima kasih atas dukungan BNN RI dalam hal pengembangan layanan rehabilitasi narkoba di Kabupaten Sarolangun, salah satunya dalam pembentukan BNN Kabupaten Sarolangun yang Insa allah akan terwujud pada tahun 2020 ini.
“Insa allah tahun ini akan segera terwujud BNN Kabupaten Sarolangun dan sekarang tinggal realisasi penandatanganan PKS dan hari ini kita melakukan peninjauan ke panti Rehab Narkoba bersama BNN RI,” katanya. (Wahid)