Ultimate magazine theme for WordPress.

Sidak, BKPSDM Sarolangun Temukan Masih Banyak Pegawai Malas

Waldi: Disiplin terkait pelayanan kepada masyarakat masih juga belum maksimal

Kaban BKPSDM Bersama staf saat melakukan sidak ke Kantor Camat.

 

PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Usai libur tahun baru 2020, pihak BKPSDM Sarolangun kembali lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instansi pelayanan publik.

Sebelumnya, pasca libur Natal waktu yang lalu, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser bersama BKPSDM melakukan sidak ke Kantor Kelurahan, RSUD Sarolangun serta OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Awal tahun 2020 ini, sidak dilakukan dan menyasari hingga ke kantor pelayanan yang berada di luar wilayah Kecamatan Sarolangun.

Dalam sidak itu hampir semua kantor kecamatan terkecuali kecamatan Batang Asai dan Air Hitam.

Salah satunya, Kantor Kecamatan Mandiangin, tampak Asisten III Hazrian, SE beserta Kepala BKPSDM H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM beserta jajarannya. Begitu juga kantor kecamatan lainnya, tim bkpsdm didampingi staf ahli bupati dan asisten melakukan sidak yang sama.

“Kecuali kecamatan batang asai dan air hitam karena kendala jarak dan kondisi, hari ini, karena ke sana butuh waktu yang lama, kalau kami nginap itu bukan sidak namanya,” kata, H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM Kepala BKPSDM Sarolangun, Kamis (02/01/2020), saat diwawancarai.

Dalam sidak itu juga terlihat bahwa masih banyak dan kurangnya kesadaran para ASN dan tenaga kontrak daerah (TKD) untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat.

“Disiplin terkait pelayanan kepada masyarakat masih juga belum maksimal,” katanya

Waldi mengaku jika masalah disiplin ini khusus bagi para ASN yang bertugas di bidang pelayanan seperti di Kecamatan masih belum menyentuh masyarakat di pelosok pedesaan.

Ia bingung, apakah mereka atau para ASN itu menilai dari sisi kesejahteraan, fasilitas atau bagaimana. Lanjutnya, jika pihaknya belum bisa melakukan tindakan terlalu jauh, karena masih mengacu dalam (PP) 53 tentang disipin pegawai sudah jelas.

“PP 53 itu umurnya sudah 19 tahun, jadi dak ada istilah pejabat atau ASN tidak tahu aturan itu, kadang bingung mau gimana lagi padahal upaya sudah cukup maksimal kita lakukan gebrakan, masih ada juga yang tidak paham,” katanya. (Arw)