DPRD Sarolangun: Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati 2025 di Paripurna Tahap II

Ragam Info

SAROLANGUN, Penajambi.co – Delapan fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna tingkat 1 tahap 2 terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun anggaran 2025, Senin (13/04/2026) di gedung DPRD Sarolangun yang berjalan dengan lancar.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE didampingi Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 20 orang dari 30 orang anggota DPRD Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan Bupati Sarolangun H Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Forkopimda Kabupaten Sarolangun, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli DPRD Sarolangun Drs H Sakwan, SE, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Jajaran pejabat di eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun.

Kedelapan Fraksi DPRD Sarolangun yang menyampaikan pandangan umum tersebut diantaranya Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem.

FRAKSI PPP

Dalam penyampaiannya, Juru bicara Fraksi PPP Nurdin menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintah Daerah. Namun demikian, pihaknya dari fraksi PPP menilai bahwa laporan tersebut masih memerlukan pendalaman, khususnya terkait konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

” Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini Fraksi PPP memahami tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja oleh karena itu fraksi PPP mendorong agar pelaksanaan pembangunan dilakukan secara lebih optimal, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu fraksi PPP mengusulkan pembentukan tim khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung realisasi program-program yang belum terlaksana. Fraksi PPP juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil kebijakan pembangunan diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat kecil, melalui upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

“Di samping itu fraksi PPP menekankan perlunya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” katanya.

Fraksi PPP juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun melakukan evaluasi total terkait kinerja dinas Perumahan dan pemukiman kami mencatat Masih ditemukan keterlambatan realisasi program serta buruknya komunikasi publik yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pada dinas tersebut.

“Kami mendukung kebijakan Bupati dalam menerapkan meritokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun guna mewujudkan pemerintahan yang profesional efektif dan selaras dengan visi dan misi,” katanya.

FRAKSI GOLKAR

Tabroni, SE selaku juru bicara Fraksi Golkar bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta wakil bupati seluruh capaian realisasi target pendapatan daerah APBD tahun 2025 sebesar Rp 1, 330 triliun lebih atau 98,9% dari target Rp 1,343 triliun lebih.

Fraksi Golkar dapat memahami mengenai target dan realisasi pembiayaan tahun 2025 di mana sebesar Rp 63,035 miliar lebih, realisasi 99,9%.

“Kami juga meminta penjelasan dan catatan penting tentang beberapa hal yakni dalam hal demokrasi dan aktivitas di sektor pertambangan, perkebunan dan retribusi harus dikelola secara profesional. Terkait penurunan angka pengangguran, menekankan pentingnya program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi,” katanya.

Pihaknya juga meminta penjelasan khusus terhadap status kepegawaian PPPK, agar pelayanan tetap prima. PPPK ini menumpuk di suatu tempat, ada yang kekurangan guru dan ada yang kelebihan guru. Fraksi Golkar berharap agar Pemkab Sarolangun melakukan serius dan profesional terhadap jalan Operasional batubara yang melintasi jalan nasional

“Kadis PUPR Sarolangun agar melakukan proses perencanaan dengan profesional dan dengan pertimbangan aspek wilayah serta pengawasan dan konsultan dilakukan dengan sebaik mungkin. Kami meminta dinas terkait agar memberikan legalitas yang jelas dan jaminan hukum atas hak dalam pengelolaan pasar, seperti pasar kecamatan batang asai,” katanya.

FRAKSI PAN

Dodi Arya Mustain selaku juru bicara fraksi PAN juga turut memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun atas capaian dalam pembangunan daerah dari beberapa sektor. Fraksi Partai Nasional mengapresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati atas 100 hari kerja yang telah dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk nyata yang telah terealisasi.

“Fraksi Partai Nasional menggarisbawahi tentang meningkatnya angka kemiskinan untuk menjadi catatan penting menjadi perhatian pemerintahan ke depan. Fraksi Partai Nasional menanggapi tentang angka pengangguran perlu untuk dievaluasi ulang untuk terwujudnya Sarolangun maju,” katanya.

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Lina Sari Dewi mengatakan bahwa pihaknya dari fraksi PDI-PERJUANGAN melihat masih banyak opd terkait yang belum mencapai target. PDI-Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan evaluasi.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta menegaskan bahwa peningkatan PAD harus selalu lebih optimal lagi agar kapasitas PAD kita ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan masyarakat Kabupaten Sarolangun bisa merasakan bahwa Kabupaten Sarolangun ada peningkatan dan perubahan demi motto Kabupaten Sarolangun maju terwujud,” katanya

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat kemudian mendorong perluasan akses internet infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan.

“Kami dari Fraksi PDIP Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan agar kemandirian fisikal Kabupaten Sarolangun harus terus ditingkatkan agar tidak selalu tergantung pada dana transfer dari pusat,” katanya.

FRAKSI PKS

Siti Aisyah Harahap selaku juru bicara Fraksi PKS mengatakan bahwa pihaknya fraksi PKS mendukung Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun untuk selalu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan guna mewujudkan Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera.

Pada kesempatan ini, Fraksi PKS menyampaikan sedikit perhatian terkait kondisi mess sarolangun Jambi yang saat ini jumlah pegawai maupun tenaga PPPK dirasakan cukup banyak bahkan cenderung berlebihan, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar penataan kedepannya bisa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.

“Kami berharap kedepannya ada evaluasi dan pembenahan sehingga penempatan Pegawai bisa lebih efektif dan benar-benar mendukung kinerja serta pelayanan yang optimal,” katanya.

Menurutnya, fraksi PKS juga menyampaikan aspirasi atas upaya dan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sejak 100 hari pertama sampai dengan akhir Desember 2025 setelah dicapai sejumlah kemajuan yang tercermin dalam 7 poin pencapaian sebagaimana tercantum dalam nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban

FRAKSI PKB

Fraksi PKB disampaikan juru bicara Riki Angriawan, SE, mengatakan bahwa pihaknya secara umum mengapresiasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran namun menekankan kepada namun menekankan perbaikan pada efektivitas program peningkatan PAD serta optimalisasi pelayanan publik juga mendorong evaluasi dalam evaluasi mendalam atas proyek yang terlambat dan sinkronisasi data perencanaan dan realisasi anggaran.

“Fraksi PKB mendorong inovasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah guna mengurangi ketergantungan transfer Pusat serta perbaikan infrastruktur dasar, Jalan, jembatan dan pelayanan kesehatan pendidikan yang belum merata,” katanya.

” Fraksi Partai kebangkitan bangsa juga menekankan agar hasil LKPJ dijadikan acuan perbaikan perencanaan anggaran tahun berikutnya agar lebih berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.

FRAKSI GERINDRA

Terlampir (Tidak dibacakan)

FRAKSI DEMOKRAT-NASDEM

Akmal selaku juru bicara fraksi Demokrat-Nasdem berharap kedepannya kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan dan mengoptimalisasikan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hasil dan memanfaatkan dari program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

“Mulai dari bidang infrastruktur yang tentu ini sangat menunjang dalam proses kehidupan masyarakat dan ekonomi rakyat kita seperti jalan yang menjadikan sebagai agenda besar untuk mengangkut daripada hasil-hasil petani kita,” katanya.

Di bidang pertanian dan perkebunan tentu Harapan bersama bahwa pertanian di Kabupaten Sarolangun ini lebih meningkat lebih menghasilkan, perkebunan juga seperti itu jadi perlu kedepannya Bupati membuat program untuk membantu petani-petani pekebun dalam bantuan bibit Dan juga mungkin pupuk dan pengolahan lahannya.

“Kami dari Fraksi Demokrat Nasdem menyarankan kepada pemerintah daerah agar dapat merencanakan program-program terobosan dalam meningkatkan nilai ekonomi masyarakat,” katanya

Jika terkendala terkait anggaran, menurutnya Pemerintah Daerah yang saat ini diketahui bersama bahwa dalam suasana efisiensi ini anggaran yang terbatas, anggaran yang dikurangi, anggaran yang diatur untuk mencukupi belanja di Kabupaten Sarolangun tentu tidak cukup untuk Bupati menganggarkan proses pembangunan di Kabupaten Sarolangun ini.

“Kita tahu dengan efisiensi ini tentu anggaran di seluruh dinas yang kita tahu itu sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh dinas agar kedepannya berkomunikasi dengan pusat untuk mengambil anggaran APBN dari pusat itu harapan kami sehingga ke depan Kabupaten Sarolangun dapat terbangun dengan apa yang menjadi visi dan misi dari pada bupati Kabupaten Sarolangun,” katanya.

Terkait bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-Nasdem menekankan pentingnya sektor kesehatan bagi masyarakat yang diketahui bersama bahwa masyarakat pada saat ini banyak yang sakit, banyak yang bermasalah dengan kesehatan.

“Kita berharap pemerintah lebih perhatian kepada kesehatan masyarakat ini. Kami sangat bangga dengan keberhasilan program dokter maju Sarolangun dalam memberikan pelayanan kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil ini,” katanya.

“Kita mengapresiasi program Bupati yang memberikan dokter maju sehingga daerah-daerah terisolir bisa tersentuh oleh dokter. Kita tahu banyak orang yang tidak mampu untuk datang ke rumah sakit tapi kami memperhatikan ini Pak Bupati tolong betul-betul itu dokter maju ini bekerja sesuai sopnya sehingga mencapai titik-titik yang kita harapkan,” katanya.

(Lexsi)

Berita Terbaru