Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020

Ketua DPRD didampingi Wabup Hillatil Badri dan Jajaran saat memimpin Paripurna.

PENAJAMBI.CO, Sarolangun – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar Rapat paripurna tingkat II dengan agenda penyampaian laporan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun anggaran 2020, Senin (24/05/2021).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, didampingi Wakil Ketua I Aang Purnama, SE dan dihadiri Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, para anggota DPRD Sarolangun, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser, Sekretaris DPRD Efrianto, para Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Usai membuka rapat paripurna tingkat II, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mempersilahkan untuk para juru bicara masing-masing komisi DPRD Sarolangun menyampaikan laporan terhadap laporan LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2020.

Dalam penyampaian laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sarolangun terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Sarolangun tahun 2020, Juru bicara Komisi I DPRD Sarolangun Drs H Fahrul Rozi mengatakan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan mekanisme chek and balance, bahwa pihaknya selaku komisi I DPRD Sarolangun menyampaikan berupa pendapat saran dan catatan startgeis sebagai masukan kepada eksekutif dalam mempercepat penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

“Capaian target pad, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah, kami harapkan kepada jajaran opd terkait untuk proaktif kedepan dalam mencari anggaran di pusat untuk dibawa ke daerah. Kemudian kami sarankan juga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dilakukan perencanaan yang matang dan ditingkatkan pengawasan dalam mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir temuan BPK,” katanya.

Selain itu, Fahrul Rozi juga mengapresiasi terhadap capaian kinerja atas program dan kegiatan selama tahun 2020 yang dinilai sangat baik, serta sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sarolangun dimana dari 25 indikator capaian targeh telah tercapai 16 indikator, dan diharapkan sisanya untuk dapat direalisasikan sebanyak 9 indikator sesuai dengan visi dan misi rpjmd agar tercapai di tahun 2022 mendatang.

“21 Ribu kelompok penerima manfaat, penerima bansos yang terdata dalam dtks tertunda karena NIK belum valid, maka kami harapkan agar ini dapat diselesaikan. Dan juga kami harap dinas dp3a untuk menyusun langkah strategis dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan,” katanya.

Juru bicara Komisi II DPRD Sarolangun Sardaini, mengapresiasi kepada Bupati Sarolangun beserta jajaran terkait yang telah menyesuaian LKPJ ini dengan baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dalam kesempatan ini, Komisi II DPRD Sarolangun meminta dinas perternakan dan perikanan untuk menjaga keamanan dan kehalalalan ternak yang akan dijual di pasar, dan juga memaksomalkan rumah potong hewan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Kami harap seluruh dinas terkait yang membidangi tata kelola pasar untuk meningkatkan pengelolaan pasar yang baik sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, kemudian dinas bpkad kami minta untuk meningkatkan penataan aset, serta juga untuk dinas terkait agar fokus dalam meningkatkan pad Kabupaten Sarolangun dengan memaksomalkan potensi yang ada,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi III DPRD Sarolangun Yusuf Helmi AB mengatakan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar ditingkatkan pengawasan sesuai aturan perundang-undangan untuk mencapai hasil yang maksimal dan meminimalisir temuan bpk dan serta aparat pemerintah untuk meningkatkan pengawasan APIP dalam pelaksanaan pembangunan.

“Beberapa pelayanan infrastruktur untuk ditingkatkan lagi untuk terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi masyatakat di Kabupaten Sarolangun, dan di instansi terkait dalam bidang pelayanan air bersih kepad masyarakat untuk tetap dipertahankan serta mengoptimalkan transmisi jaringan air yang ada,” katanya.

Usai penyampaian dari masing-masing juru bicara komisi DPRD Sarolangun, kemudian pimpinan rapat paripurna dalam hal ini ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengesahkan rekomendasi masing-masing komisi DPRD Sarolangun setelah disetujui bersama dan menyerahkan langsung ke Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri selaku pihak eksekutif.

Dalam kesempatan itu juga Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengucapkan terima kasih atas segala saran, sumbangsih kemikiran dalam menyampaikan masukan yang membangun untuk kemajuan daerah dan kerja sama yang baik secara harmonis yang selama ini terbangun.

Ia mengatakan bahwa catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh dprd Sarolangun ini akan dibahas oleh pihak eksekutif, khususnya Dinas terkait dalam melaksanakan perbaikan kedepan dalam mewujudkan pembangunan daerah serta mewuduhkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dewan yang terhormat dan seluruh pihak terkait yang bahu-membahu dalam melaksanakan pembangunan daerah yang kita cintai ini,” katanya.

Usai penyampaian sambutan Wakil Bupati Hillalatil Badri, Pimpinan rapat paripurna kemudian menutup jalannya rapat paripurna dengan diakhiri doa bersama dan lagu padamu negeri. (Wahid)