SAROLANGUN – Juru bicara pansus DPRD Sarolangun Hj Fatimah, M.Pd, menyampaikan laporan Pansus DPRD Sarolangun dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2024, Selasa (29/04/2025) dalam rapat paripurna DPRD Sarolangun tingkat II.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM dengan dihadiri 21 dari 30 anggota DPRD Sarolangun.
Dari pihak eksekutif, hadir langsung Bupati Sarolangun H Hurmin, forkopimda Sarolangun, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Para asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Sekretaris DPRD Sarolangun Kaprawi BM, S.HI, MH, MM, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaian, Hj Fatimah menyampaikan laporan tiga pansus sekaligus yakni Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 DPRD Sarolangun.
Pertama, Hj Fatimah mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2024 melalui nota pengantar LKPJ dalam rapat paripurna tingkat 1 tahap 1 DPRD Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 April 2025 untuk dibahas oleh DPRD Sarolangun.
” Dan hasilnya akan ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah guna perbaikan ke depan,” katanya
Dikatakan Fatimah, Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, dasar hukum lain yang terkait dengan penyampaian LKPJ adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
LKPJ memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan melalui mekanisme LKPJ ini progres dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dan penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
” Setelah mempelajari nota pengantar dan buku lkpj Bupati Sarolangun tahun 2024 dan hasil pembahasan bersama secara mendalam antara Pansus 1 Pansus 2 dan Pansus 3 DPRD dengan seluruh OPD mitra kerja Pansus, masukan-masukan hasil sharing informasi Pansus ke daerah lain,”, katanya.
” Jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna tingkat 1 dan tahap 2 tanggal 28 April 2025 serta hasil pembahasan internal Pansus 1 Pansus 2 dan Pansus 3 DPRD dalam kurun waktu mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025,” kata dia menambahkan.
Maka dalam kesempatan laporan hasil pembahasan Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2024 yang pada intinya berisi beberapa catatan strategis berupa apresiasi dan rekomendasi tentang kinerja pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut :
Laporan Pansus 1
– Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat menyingkapi perihal keaktifan kesepakatan BPJS kesehatan dari data yang kami himpun jumlah sebanyak 311.097 jiwa yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebanyak 309.772 jiwa atau 98, 94 persen sudah tercatat UHC.
– Kami meminta peningkatan pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah khatib Qiswein serta meningkatkan keutamaan prioritas kesehatan pada masyarakat agar minat masyarakat dapat meningkat untuk berobat di RSUD Sarolangun.
– Kami berharap dinas terkait agar dapat menurunkan angka stunting
– Kami minta agar ada koordinasi yang baik dan lebih intens antara opd yang berkaitan dengan masalah penertiban pasar dan diharapkan tidak lagi terjadi saling tunggu dalam penataan dan penertiban pasar sehingga bisa terwujud penataan pasar yang lebih tertib.
– Kami minta pemerintah desa, kelurahan, kecamatan tidak lagi memberikan izin dan rekomendasi pendirian Alfamart dan Indomaret karena banyak pedagang gulung tikar.
Laporan Pansus 2
– Dinas Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 5.820.842.380 realisasi anggaran sebesar 5 miliar 735.520.797 atau 99, 85 % kami Pansus DPRD Kabupaten Sarolangun berharap kepada dinas terkait agar lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan sehingga ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Sarolangun tercukupi walaupun dengan keterbatasan anggaran.
– Dinas LHD Sarolangun, 17 miliar lebih dengan realisasi anggaran 16 miliar lebih atau 97,34 persen. Kepada dinas LHD sudah punya data valid semua perusahaan baik bidang pertambangan dan perkebunan, dinas LHD harus bekerja semaksimal mungkin untuk mendata izin-izin baik izin Amdal, izin HGU dalam menjalankan operasi serta harus ditindaklanjuti dengan turun ke lapangan.
– Dinas UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun jumlah anggaran sebesar Rp 8.769.801.839 realisasi anggaran sebesar Rp 8,598 Miliar rupiah atau realisasi sebesar 98,02%, kepada Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan beserta jajaran agar dapat meningkatkan lagi pendataan asli daerah kabupaten, kepada Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan ada agar mempunyai inovasi dan strategi penataan tempat-tempat strategis pusat kuliner masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun kepada Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan agar dapat mengoptimalkan aset gedung pasar bawah dan Pasar Singkut agar aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, kepala Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan agar selalu memberikan secara konsinya pembinaan terhadap UMKM dan koperasi.
– Diskanak, jumlah anggaran di tahun 2024 sebesar Rp 8.694.181.718 realisasinya sebesar Rp 7.361.157.350,- realisasi 91,93% Dinas Peternakan dan Perikanan beserta jajaran diminta untuk peran aktif dalam menangani masalah penyakit-penyakit ternak masyarakat yang sudah meresahkan yang di Kabupaten Sarolangun segera berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan tingkat Provinsi Jambi.
– Perumda Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak program yang belum tercapai bersama masalah air bersih karena masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayan yang ada belum secara optimal sementara anggarannya ada dan juga masalah pipa air masih banyak yang bocor dan banyak belum bisa menjangkau kepada semua lapisan masyarakat Kabupaten Sarolangun yang membutuhkan air bersih.
– Kepala BPPRD Sarolangun beserta jajarannya agar dapat meningkatkan kembali pad apa saja yang menjadi kendala tentunya harus disikapi dengan baik dan secara kontinu agar kedepannya permasalahan dapat bisa diatasi dengan baik dan maksimal sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan asli daerah atau pad untuk Kabupaten Sarolangun.
– Inspektorat agar dapat melaksanakan pendampingan maksimal terhadap pertanggungjawaban bagi desa-desa dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
– Saudara sekwan beserta jajarannya untuk dapat lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bila ada kendala segera untuk berkoordinasi dengan unsur pimpinan yang ada di lembaga yang kita cintai ini transparasi kekompakan dalam bekerja sangat diperlukan agar supaya dalam bekerja dapat tercipta suatu keharmonisan.
Laporan Pansus 3
– Bagian Setda Sarolangun untuk berkoordinasi ke biro pemerintahan setda Provinsi Jambi terkait pengesahan batas jalan di daerah Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam
– Kepala Bagian Hukum untuk mengkaji dan berkoordinasi dengan kepala dinas perhubungan terkait aturan tentang banyaknya mobil angkutan bongkar muat barang masuk dalam kota sehingga mengakibatkan sembrawutnya jalan-jalan yang ada dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman.
– Kepala Bagian Hukum untuk mengkaji terkait kenyamanan masyarakat atas keberadaan masyarakat SAD.
– Pansus 3 DPRD memberi apresiasi kepada saudara Bupati Sarolangun beserta jajaran opd terkait yang telah berupaya untuk menyunati dan berkoordinasi dengan pihak provider khususnya dalam telkomsel regional Palembang yang saat ini masih dalam proses kajian pihak provider, untuk membangun tower BTS untuk wilayah blankspot atau tidak ada sinyal.
– Kepada Dinas PUPR untuk dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan OPD terkait terhadap pengelolaan laman basamo agar dapat segera diserahkan kepada OPD tersebut supaya pengelolaan dan pemeliharaannya dapat berjalan dengan baik – Kami mengharapkan OPD terkait dapat saling berekordinasi terkait kebersihan dan penerangan lampu jalan di halaman GOR dan Lapangan Gunung Kembang. (Nas)