SAROLANGUN- Aliansi mahasiswa Sarolangun pagi ini Senin, (31/07) sekitar pukul 10:00 Wib bersama tenaga kesehatan (nakes) dari RSUD Chatib Quzwain dan nafza panti rehabilitasi narkoba Sarolangun menyerbu kantor Bupati guna menyampaikan aspirasi mereka terkait tunggakan insentif yang sudah tujuh bulan tak kunjung di bayarkan.
Sejumlah mahasiswa dalam orasi nya meminta agar Dirut RSUD Chatib Quzwain serta PJ Bupati menyikapi persoalan insentif nakes yang belum dibayar serta memberikan penjelasan secara gamblang dalam persoalan tersebut.
“Jika tidak ada solusi dari aksi demontrasi yang di lakukan oleh mahasiswa, maka akan ada nya aksi susulan guna mengusut tuntas persoalan ini, mohon jelaskan dan berikan solusi terbaik, kasihan nasip nakes ini, “,kata pendemo.
Tak hanya itu tenaga kesehatan (nakes) yang juga menyampaikan aspirasi mereka menyebut jika tidak ada nya titik terang tentang permasalahan ini mereka akan melakukan mogok kerja walaupun harus di PHK dari RSUD.
“Kami mempertanyakan hal hak kami, kami minta ini dibayar,”katanya.
Sementara itu Dirut RSUD Chatib Kazwein saat audiensi bersama mahasiswa menerangkan bahwa, terkait insentif nakes terganjal oleh aturan.
” Bagi adik-adik rumah sakit tolong ya agar bersabar karena ada payung hukum yang harus kita tegakkan khilafah kita ikuti. Sebab aturan jelas PP 33 Tahun 2020 bahwa disitu ada aturan tidak boleh dibayarkan insentif, itu yang kami pikirkan, nanti kalau dibayar kami melanggar hukum tentu berisiko,” kata Bambang tegas.
Namun meskipun demikian, dia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan daerah dan pihak BPK serta pihak terkait, agar masalah insentif nakes bisa dibayarkan.
” Karena proses ini masih berlanjut, untuk memastikan di apbd Perubahan 2023, dan pembayarannya melalui BLUD, dan juga sudah saya mediasikan kepada seluruh staf rumah sakit, untuk menyelesaikan masalah ini.saya tegaskan kita tidak mau menyalahi aturan terkait pembayaran ini,” ujar nya.
” Tidak pernah kami untuk mengabaikan apalagi mencueki adik-adik tenaga kesehatan, cuman saya minta agar bersabar.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri dalam mediasi itu juga memberikan pemahaman agar para mahasiswa dan nakes mengerti.
” Terkait dengan hal ini, kita akan segera tindak lanjuti. Dan perlu diketahui bahwa Honorer tidak dihapuskan, sudah ada edaran, dan kita tetap mengalokasikan anggaran,” kata nya.
Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya agat setiap persoalan bisa diselesaikan secara tepat, namun tidak menyalahi aturan.
” Saya sudah minta dari awal memang agar diselesaikan, kita bukan tidak ada anggaran itu, anggarannya sudah ada tapi itu temuan BPK, kita tidak boleh membayar melalui dana APBD, tapi boleh dibayarkan melalui dana BLUD, dan kemampuan BLUD, namun masih butuh proses panjang, saya mohon bersabar,” kata nya.
” Sekali lagi saya tegaskan, kalau memang itu hak, tentu akan kita berikan tapi ada aturan yang harus kita perhatikan, dan kita lihat kembali anggaran BLUD kita berapa cukup atau tidak, sementara kebutuhan daerah kita ini masih sangat banyak yang harus kita selesaikan,” tegas PJ.
Dia juga mengaku sudah mengarahkan agar, tenaga nakes untuk audiensi agar segala masalah menemui jalan terbaik,
” Mereka nakes inikan bagian dari pemerintah Saya minta juga sebenarnya para tenaga kesehatan untuk audiensi saja dengan pimpinannya dengan baik, dan menyampaikan dengan kita. Kalau boleh apbd masuk ke BLUD, tentu kita akan anggarkan, tapi masih kita pelajari bersama TAPD.” pungkas nya. (Meet)