SAROLANGUN – Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc menghadiri langsung kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Mandiangin, Rabu (24/01/2024) di aula Kantor Camat Mandiangin.
Tampak hadir Waka I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, MM, Anggota DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE, Para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun, Camat Mandiangin Harris Faidillah, S.KM serta jajaran tripika Kecamatan Mandiangin, para kepala desa se-Kecamatan Mandiangin dan delegasi desa.
Camat Mandiangin Harris Faidillah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Penjabat Bupati Sarolangun beserta jajaran dalam Musrenbang kecamatan mandiangin.
Pada hakekatnya, tujuan kegiatan ini untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Mandiangin, berdasarkan tupoksi OPD, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pusat dengan tema pemantapan perekonomian daerah melalui SDM dan infrastruktur yang berkualitas.
” Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh desa yang telah mensukseskan kegiatan musrenbang di tingkat desa. Tujuan utama suatu pandangan dan persepsi yang sama serta lebih siap dalam mengantisipasi tantangan di masa mendatang, dan saya berharap usulan ini dapat menampung aspirasi masyarakat,” katanya.
Harris Faidillah juga berharap dalam Musrenbang ini sama-sama merencanakan dan merumuskan pembangunan daerah di kecamatan Mandiangin untuk tahun 2025 mendatang, dan disebutkannya ada sebanyak 108 usulan pembangunan dari seluruh desa, dan Usulan pembangunan di kecamatan Mandiangin yang prioritas terdiri dari Rehab berat eks kantor camat mandiangin untuk digunakan sebagai aula, pengerasan dan pengaspalan jalan menuju TPA di Mandiangin Pasar.
” Pembangunan drainase tertutup di sepanjang jalan nasional dari Desa Mandiangin Pasar menuju Desa Mandiangin, rehab Pustu dan Puskesdes, pembangunan turap di desa mandiangin tuo dan desa Kertopati serta perbaikan jembatan gantung desa Mandiangin tuo. Kami sangat mengharapkan bapak PJ Bupati dan dprd Sarolangun dapat membantu merealisasikan usulan pembangunan yang disampaikan oleh desa di wilayah kecamatan Mandiangin,” katanya.
Penandatanganan berita acara hasil kesepakatan bersama Musrenbang kecamatan mandiangin
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti dalam sambutannya mengatakan musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan bagian penting mekanisme perencaan pembangunan daerah dengan melibatkan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah untuk menyusun bersama dan membahas bersama usulan perencanaan pembangunan daerah.
Yang menjadi isu dan permasalahan dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD 2025 ada empat poin, yakni (1) Peningkatan Infrastruktur Daerah, (2). Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat, (3). Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, dan (4). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional.
” Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan,” katanya.
” 158 desa/kelurahan mulai pada tanggal 08 s.d 18 Januari 2024 dan hasil musrenbang desa telah diinput ke SIPD oleh operator masing-masing desa dan verifikator kecamatan dilaksanakan selama dua hari pada 16 s.d 17 Januari 2024 yang lalu. Musrenbang kecamatan ini dilaksanakan pada 22 Januari 2024 s.d 07 Februari 2024 mendatang dan kecamatan mandiangin ini merupakan Musrenbang kecamatan ketiga yang kita laksanakan,_ kata dia menambahkan.
Berdasarkan hasil rekapitulasi yang rangkum dalam SIPD RI ada sebanyak 108 usulan kegiatan Dan apabila masih ada usulan yang belum diinput namun memiliki skala prioritas dan urgen akan diupayakan untuk dimasukkan dalam renja SKPD ataupun melalui rumusan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
” Mengingat usulan yang cukup banyak dari desa dan kelurahan Tentu tidak semua usulan nantinya bisa di akomodir dalam RKPD tahun 2025 dikarenakan dengan keterbatasan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Hal senada juga dikatakan oleh Aang Purnama Wakil Ketua DPRD Sarolangun. Fraksi Dekomrat, menyebutkan bahwa pada dasarnya semua usulan skala prioritas.
” Semua usulan itu prioritas, cuma tinggal lagi bagaimana pemerintah kabupaten serius atau tidak menjadikan usulan itu sebuah anggaran, nah kita harap ini usulan harus menjadi pertimbangan khusus dan skala prioritas ritas dari pihak eksekutif, ” Kata Aang.
Dia juga menegaskan bahwa jangan sampai masyarakat kecewa setiap usulan tidak ada yang masuk. ” Ini pak PJ banyak desa yang ngusuk terus tapi tidak masuk, nah pihak Bappeda tolong di prioritaskan, minimal satu tapi yaa skala prioritas,” kata dia tegas.
PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri memberikan arahan
Selain itu, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri dalam arahannya mengatakan bahwa pelaksanaan musrenbang kecamatan merupakan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka dari itu apa yang akan dilakukan hari ini akan sangat penting dan bernilai strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
” Musrenbang kecamatan merupakan pola partisipasi masyarakat dari bawah, dan perencanaan itu ada top down, ada juga botton up. Jadi kita melihat masukan-masukan sejalan atau tidak dengan kebijakan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat,” katanya.
Bachril Bakri juga menambahkan bahwa hasil Musrenbang kecamatan nanti berupa usulan-usulan kegiatan akan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD dalam penghimpunan dan penyusunan RKPD tahun 2025.
Tahun 2024 ini ada sebanyak 38 Kegiatan melalui APBD Sarolangun tersebar di seluruh desa dalam kecamatan Mandiangin.
” Saya mengapresiasi kecamatan Mandiangin nomor dua terbaik dalam merealisasikan anggaran tahun 2023 di Kecamatan. Kita ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, misalnya kesehatan, puskesmas juga harus dibagikan, obat-obatan. Usulan jembatan gantung, karena akses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mudah-mudahan kalau anggaran tidak mencukupi kita usulkan ke Provinsi,” katanya. (Nil)