PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Tim dari Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melakukan pengecekan lokasi terhadap rencana pendirian kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Sarolangun, Senin (13/07/2020).
Rencana pendirian kantor tersebut berada di Balai Sidang Kemenkumham yang ada di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, tepatnya di samping kantor pajak sarolangun.
Tampak tim Dirjen Imigrasi tersebut turun langsung kepala divisi Keimigrasian, Kemenkumham RI Morina Harahap, SH, MM, beserta rombongan bersama Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser, Kabag Hukum Mulya Malik, SH, Kadis PUPR Ibnu Ziyadi, ST, serta Kasat Pol PP Riduan dan jajaran opd lainnya.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan pengusulan Unit Layanan Paspor (ULP) dan Kantor Unit Kerja Keimigrasian (KUKK) yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu mendapat persetujuan dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jambi dan direspon oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.
Katanya, setelah adanya pertemuan antara pemerintah kabupaten sarolangun dengan Dirjen Imigrasi beberapa waktu lalu, direktur Keimigrasian Rohidi langsung menugaskan Kepala Divisi keimigrasian Morina Harahap untuk turun ke sarolangun.
“Beliau (Ibu Morina Harahap) sudah berargumentasi, untuk gedung sendiri dan sarpras cukup memadai untuk didirikan UKK, Insa allah beliau akan membuat laporan ke Dirjen secepatnya,” kata Tontawi.
Setelah laporan dikirim ke Dirjen, katanya tim dari Kemenkumham juga akan kembali turun ke sarolangun, dengan agenda penandatangan kerja sama atau MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, terkait pendirian kantor UKK Kabupaten Sarolangun tersebut.
“Bapak bupati janji tadi akan langsung masukkan anggaran pada apbd perubahan, untuk rehab gedung. Setelah rehab, ada beberapa item terkait sarana prasarana lainnya, seperti Internet, komputer, listrik, air dan sejumlah item lain yang harus ditanggung oleh Pemda Sarolangun,” katanya.
Tontawi juga bilang, bahwa dengan pengecekan lokasi ini, saat ini untuk pendirian kantor UKK ini akan segera terwujud. Ia menyebutkan hingga saat ini jika di persentasi kan sudah mencapai 70 persen lebih.
Katanya, jika tidak ada aral melintang pada bulan januari tahun 2021 mendatang, pelayanan di kantor UKK Kabupaten Sarolangun akan dimulai sehingga dapat membantu masyarakat dalam pelayanan pembuatan paspor dan sebagainya.
“Kita harapkan meningkatkan pelayanan, jadi kita belum ada target pad, tapi yang paling penting masyarakat sarolangun dipermudah membuat layanan paspor, kita tahu animo masyarakat sangat tinggi sekali pelaksana umroh misalnya, perlu sekali pembuatan paspor, maka dengan adanya UKK ini masyarakat sangat dekat sekali dalam pembuatan paspor ini,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Endang Abdul Naser mengatakan bahwa kedepan pemerintah Kabupaten Sarolangun akan mendukung penuh dalam persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pembentukan Unit Layanan Paspor dan KUKK tersebut.
“Kita akan persiapkan segala kebutuhan untuk menunjang pembentukan UKK, baik dari kesiapan peralatan hingga SDM nya,” katanya. (Husnil)