PENAJAMBI.CO, Sarolangun – Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri melantik direktur perusahaan umum daerah (Perumda) Tirta Sako Batuah (TSB), Rabu (22/01/2020), di aula Kantor Perumda TSB Sarolangun untuk masa Bakti 2020-2025 mendatang.
Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri mengaku menaruh harapan yang besar agar perumda TSB Kabupaten Sarolangun yang baru dikukuhkan itu untuk tidak lagi mengajukan subsidi ke pemerintah daerah.
Jika perlu, kedepan diharapkan agar melalui pengelolaan air perumda TSB, selalu kebutuhan dasar bagi masyarakat sarolangun dapat menunjang dari segi pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.
“Kita harap bagaimana kedepan perumda kita ini kedepan supaya lebih baik lagi, karena nanti kita harapkan dapat menjadi sumber pad bagi daerah. Saat ini kita kan masih subsidi, tahun kemarin lebih kurang 8 miliar. Untuk perumda TSB ini, kedepan jangan lagi subsidi,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan agar tidak subsidi lagi dengan pemerintah, tentu perumda TSB Sarolangun harus meningkatkan lagi pelayanan kepada pelanggan, hingga menambah jumlah pelanggan perumda TSB sarolangun.
“Bagaimana ini dengan semangat baru setelah dilantik ini kedepan bisa lebih baik, kalau namanya pelayanan ini kalau subsidi sekarang kan berarti kan rugi samalah dengan macam Pln yang dibebankan negara, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, tentu kita tidak bicara untung rugi, tapi juga kita harap bagaimana kedepan harus untung, dan menjadi sumber pad bagaimana paling tidak, ya tidak subsidi dululah,” katanya.
“Tugasnya perumda inikan pelayanan, bagaimana masyarakat kita semua bias teraliri air karena itu kebutuhan dasar kita. Kondisi air kita di sarolangun seperti apa, kalau tidak dibantu pdam ini, maka masyarakat kita kan kesulitan, maka pdam inilah salah satu solusi untuk mengatasi itu,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, Direktur perumda Syargawi ketika dikonfirmasi terkait apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati sarolangun, ia mengaku optimis bisa mewujudkan hal tersebut.
Namun dengan catatan, adanya peran serta semua Stake holder baik pemerintah, DPRD Sarolangun, Jajaran direksi perumda TSB beserta karyawan, dan tak kalah pentingnya dukungan penuh pelanggan untuk dapat membayar tagihan rekening air tepat waktu setiap bulannya.
“Insa allah, kalau saya optimis. Intinya kita harus didukung oleh semua Stake holder, baik pemerintah, DPRD, managemen PDAM dan juga pelanggan. Perlu saya sampaikan kesadaran masyarakat membayar tagihan rekening air itu tepat waktu masih kurang, sehingga dari daftar rekening yang kita keluarkan setiap bulan itu yang terealisasi paling tinggi hanya 50 persen,” katanya.
“Maka kita buat program supaya pelanggan memiliki respon agar pelanggan membayar tepat waktu, pada kegiatan program gebyar hadiah akhir tahun dengan hadiah menarik, sudah dapat air, murah, dapat hadiah pula. Sekarang ini terjadi peningkatan makanya coba kita mengemas membuat inovasi agar air pdam ini dibutuhkan, kita juga sudah berkomitmen bagaimana meningkatkan pelayanan yang baik kepada pelanggan,” kata dia menambahkan.
Ia juga mengaku akan melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diakukan pada priode yang lalu, hingga nanti akan mengambil langkah strategis bagaimana meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Kemudian pihaknya juga akan melakukan untuk menekan kehilangan air, sebab masih adanya ditemukan ilegal connection.
“Lima tahun kedepan kita tergetkan terjadi penambahan pelanggan lebih kurang 10 ribu sr. Tentu ini kan nanti terjadi efek domino, dalam hal kita meningkatkan jumlah pelanggan secara otomatis akan meningkatkan jumlah pendapatan, dan jumlah pendapatan yang tinggi nanti akan berdampak terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan,” katanya.
Ia juga menjelaskan, mengapa selama ini pihaknya terus mengajukan biaya subsidi kepada pemerintah daerah kabupaten sarolangun. Karena selama ini pihaknya membuat tarif pdam ini masih dibawah harga pokok produksi Rp 6.000 lebih.
“Harga rata rata air kita jual Rp 4000 lebih, artinya rugi 2.000 selisih tarif ini harus ditutupi. Makanya kita ajukan subsidi ke pemerintah. Kita mengajukan selisih itu tidak serta merta dipenuhi Pemkab sarolangun, karena sesuia kemampuan keuangan daerah. Yang kita ajukan sekitar hampir 6 miliar tapi dibantu pemerintah hanya 2 miliar,” katanya.
Belum lagi, jika pihaknya menerapkan tarif pdam ini berbasis full cost recovery. Namun, jika diterapkan bisa berimbas terhadap pelanggan karena bisa memberatkan dengan besaran tarif yang ditetapkan. Sementara tarif pdam ini disesuaikan karena sesuai permendagri penetapan tarif ditentukan perbup.
“Harus diimbangi kebijaksanaan pemerintah, apabila tidak bersedia untuk menerapkan tarif full maka pemerintah tetap memberikan subsidi terhadap operasional pdam yang diatur dalam permendagri nomor 70 tahun 2017, subsidi diberikan untuk menutupi biaya tarif yang ditentukan,” katanya. (Nil)