PENAJAMBI.CO, Sarolangun – DPRD Kabupaten Sarolangun angkat bicara soal adanya satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang bertugas sebagai bendaharawan dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.
Hal itu berdasarkan hasil tes Urin yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpol Sarolangun bersama BNN Kabupaten Batanghari, beberapa waktu yang lalu di ruang pola kantor Bupati Sarolangun.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarolangun, Aang Purnama meminta agar oknum bendaharawan tersebut diberikan Sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku, terutama dalam penegakan disiplin PNS sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 53 Tahun 2010.
“Harus ada langkah tegas beri Sanksi administrasi kepada pihak eksekutif, dan saya minta juga kepala daerah harus memberikan Sanksi yang tegas, yang jelas ini jangan diberikan jabatan lagi lah orang-orang seperti ini (pecandu narkoba. red),” katanya, Selasa (28/07/2020) kepada para awak media.
Baca juga: Tes Urin Bendaharawan, Kakan Kesbangpol : Ini Warning Bagi Seluruh ASN
Bahkan ia juga menyebutkan seharusnya seorang bendaharawan tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba yang tentu dapat merugikan, bukan hanya dari oknum yang bersangkutan tapi melainkan instansi yang bersangkutan, sebab kunci kinerja keuangan berhasil atau tidaknya ada pada jabatan seorang bendaharawan.
“Karena bendaharawan ini termasuk jabatan yang sangat vital di instansi opd opd yang ada di Sarolangun, karena kunci dari pada kinerja keuangan itu adalah bendaharawan, jadi kalau bendaharawan itu narkoba akan berperangaruh terhadap kinerja keuangan di opd,” katanya.
Kedepan, kata politisi partai demokrat ini juga mengaku menyambut baik kegiatan tes Urin yang dilakukan secara mendadak tersebut, sehingga pelaksanaan tes urin yang dilakukan dapat sesuai dengan yang diharapkan sebagai upaya memberantas narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten sarolangun menuju ASN yang bersih dari narkoba.
“Saya tanggapi ini secara positif, Ini saya minta supaya rutin dilakukan, jika terkendala anggaran dinas terkait silahkan ajukan nanti kami bantu perjuangkan disini sebab ini demi kepentingan bersama juga, juka perlu seluruh ASN dan kami anggota dewan juga siap jika dilakukan tes urine, ” katanya tegas. (Wahid)