Ultimate magazine theme for WordPress.

Ketua DPRD Minta Pabrik Sawit Prioritaskan TBS Petani Lokal

SAROLANGUN -Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE menerima kunjungan dari pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Sarolangun, Senin (08/08/2022) di ruang kerjanya.

Kunjungan itu dalam rangka menyerap aspirasi dari APKASINDO Sarolangun yang merasa pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun lebih memprioritaskan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari luar daerah, bahkan harga TBS yang ada di Pabrik pun tidak sesuai dengan keputusan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan bahwa laporan dari APKASINDO Sarolangun ini akan segera ditindak lanjuti olehnya melalui Komisi II DPRD Sarolangun.

Pihak pengusaha sawit dan pimpinan pabrik sawit yang berkompeten akan segera dipanggil untuk membahas atas aspirasi tersebut.

“Hal ini terjadi karena pabrik-pabrik sawit atau PKS yang ada di Sarolangun lebih memprioritaskan sawit dari luar, itu yang sangat kita sayangkan. Seharusnya dilakukan pabrik sawit adalah menampung hasil dari petani lokal dulu, habis dari situ jikalau tidak terpenuhi kebutuhan dari PKS maka dia dibolehkan mengambil dari daerah luar,” kata Ketua DPRD Sarolangun.

Maka ia berharap nantinya dalam pembahasan bersama pengusaha sawit dan pemimin pabrik kelapa sawit dapat dilakukan dan mencari solusi terbaik sesuai dengan harapan para petani kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun.

“Kalau ini terjadi kita harapkan apa yang kita lakukan ini ada hasil yang bisa diperoleh oleh petani sesuai dengan harapan petani sawit yang ada di Sarolangun,” katanya.

Kemudian, politisi partai Golkar itu juga meminta agar harga buah sawit di pabrik yang ada di kabupaten Sarolangun juga tidak membedakan antara petani lokal dengan luar daerah Kabupaten Sarolangun. Dan tentunya sesuai dengan ketetapan oleh pemerintah terkait harga TBS sawit saat ini.

“Harga jangan dibedakan, dari luar lebih tinggi dibandingkan dari dalam atau lokal. Kita dengan keberadaan pabrik yang ada di Sarolangun ada feedback yang diterima oleh petani sawit dan berharap kesejahteraan masyarakat lokal dimana pabrik itu didirikan dan jangan terbalik,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan APKASINDO Kabupaten Sarolangun Ahmad Sobri mengatakan bahwa memang saat ini pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun tidak menjalankan keputusan penetapan TBS yang ditetapkan oleh Gubernur Jambi melalui dinas perkebunan Provinsi Jambi yakni sebesar Rp 2.100 perkilo gramnya.

“Harga do pabrik sekarang lebih kurang Rp 1.400 sekian, dan kita harapkan pabrik mengikuti aturan yang ditentukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Jadi dibawah belum mengikuti hal tersebut maka hari ini selaku petani dan mewakili APKASINDO menemui ketua DPRD sarolangun untuk solusinya bagaimana,” katanya.

Ia berharap dengan pertemuan bersama pimpinan DPRD Sarolangun itu dapat mencari solusi untuk keluhan tersebut sehingga dapat mensejahterakan petani kelapa sawit di Sarolangun. Khususnya dalam meningkatkan kerja sama dalam pola kemitraan pemasok buah antara petani sawit dengan pihak pabrik yang sekarang tidak diindahkan oleh pihak pabrik.

“Pada hari ini kita masih mencari solusi untuk mendatangi pabrik mengapa demikian terjadi karena belum sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Jambi. Tentang pabrik ada kriteria buah atau sop, petani sawit di Sarolangun juga tidak kalah dengan kualitas TBS dari luar daerah. Maka kami harapkan PKS harus memprioritaskan petani sawit lokal, artinya kalau menang buah yang tidak layak dan memang ada yang layak itu tetap diakomodir bukan lebih prioritas dari luar sehingga antirian panjang,” katanya. (PJ3)