Saat ini, proses seleksi penerimaan calon taruna tersebut sudah akan memasuki tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) sebab pada seleksinya sama dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sistem Computeridadi Asissted Test (CAT) yang dilaksanakan oleh BKN.
“Jadwalnya pada 24-25 Juli SKD di upt bkn Jambi, seleksi sama dengan penerimaan CPNS, dan mereka nanti dibiayai cosering antara orang tua dengan Kementrian, kami hanya mengarahkan,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga berencana pada tahun 2020 ini akan berupaya untuk membantu biaya pendaftaran pada STTD tersebut, dan akan diusulkan pada APBD-perubahan mendatang.
“Biaya masuk sekitar Rp 25 Jutaan, rencana kami apbd perubahan ini untik biaya masuk sekitar 25 jutaan kalau disetujui untuk permohonan itu, dan untuk biaya sekolah, asrama ditanggung oleh kemenhub untuk sttd di bekasi,” katanya.
Ia berharap dengan adanya formasi tetsebut dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan, karena diketahui memang saat ini sudah banyak pegawai yang lama akan memasuki masa pensiun.
“Jadi kita membutuhkan itu, pak bupati sangat mendukung ini dan diharapkan anak-anak yang ikut sttd ini kembali ke daerah, membangun transportasi di sarolangun. Kita harap mereka kita didik disana dan kemudian mereka kembali ke daerah kita,” katanya
Pada program sekolah kedinasan tersebut, tidak semua Kabupaten/Kota yang mendapatkan formasi pada sekolah Tinggi transportasi darat tersebut dan untuk pertama kalinya Kabupaten Sarolangun mendapatkan formasi itu pada tahun 2020 ini.
“Ada provinsi Jambi serta ada 3 kabupaten/Kota yakni Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjabbar, dan itu bagi yang sudah ada mou, maret kemarin kami rakor di Jakarta, dalam seleksi ini sama dengan cpns, tidak ada uang atau yang lain, jadi memang seleksinya murni dari bkn,” katanya. (Wahid)