Selain itu, masalah ketersediaan alat-alat medis juga tak luput dari pernyataan dewan, termasuk stok rapid test yang saat ini tersedia.
“Stok rapid test di dinas kesehatan sekarang ada sebanyak lebih kurang 800 unit, jadi kita minta dibeli lagi. Kalau 3.000, silahkan pengadaan lagi,” katanya.
Sedangkan soal insentif tenaga medis yang sudah dicarikan lebih kurang Rp 800 juta lebih itu, pihaknya juga menjelaskan kepada anggota dewan. Bahwa insentif yang diberikan kepada petugas medis yang menangani pasien covid-19 telah sesuai dengan standar.
“Ya sudah sesuai standar berdasarkan keterangan dari direktur RSUD Sarolangun. Petugas medis kan menerima insentif, kemarin dicairkan Rp 800 juta lebih dan itu dijelaskan kepada dewan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan bahwa memang penggunaan anggaran covid-19 di Kabupaten Sarolangun yang merupakan hasil refocusing anggaran harus diawasi secara bersama, sehingga tidak ada yang menyalahi aturan dalam penggunaan anggaran tersebut.
Katanya, berdasarkan laporan BPKAD Sarolangun bahwa hasil refocusing anggaran tahap I, untuk dana covid-19 ada sekitar Rp 26.863.328.000, dan kemudian hasil refocusing anggaran tahap II ada sebesar Rp 86.467.000.000.
Anggaran tersebut dimasukkan kedalam Belanja Tidak Terduga (BTT), yang akan dibelanjakan ketika opd terkait melakukan pengajuan pencairan.
“Untuk BTT tahap I baru terbelanjakan sekitar Rp 11 miliar, berarti kita masih ada stok sekitar Rp 15 miliar lagi dan untik BTT tahap kedua itu belum diganggu masih ada anggarannya, artinya ketika dibutuhkan baru dibelanjakan. Penggunaan anggaran covid-19, dari refocusing anggaran yang ada itu direalisasikan sesuai pengajuan dari opd masing-masing, itupun opd yang mengajukan tidak semua terealisasi baru sebagai dibelanjakan,” katanya.