Soal isu yang berkembang, rapid test dilakukan pemungutan biaya. Kata Tontawi bahwa isu yang berkembang itu tidaklah benar, karena sesuai penjelasan dari dinas kesehatan dan RSUD Sarolangun, selama ini pihaknya tidak ada melakukan pemungutan alias digratiskan.
“Saat paripurna salah satu anggota dewan bilang bahwa di sarolangun rapid test itu bayar, Rp 300 ribu per surat keterangan. Ternyata setelah Klarifikasi dengan dinas kesehatan dan RSUD Sarolangun, bahwa kedua duanya menyatakan gratis, tidak pernah memungut biaya, bahkan mereka sanggup mengkonflontir kalau memang ada yang Dipungut siapa orangnya, artinya memang pembiayaan surat keterangan mengenai rapid test itu tidak bayar sama sekali, gratis di Kabupaten Sarolangun,” katanya.
“Kemarin dinas kesehatan ada Simpang siur harga dengan RSUD Sarolangun, ternyata waktu itu baru baeu covid-19 masuk ke Indonesia, Apd kita tidak stabulny harganya, makanya belanja distributor yang ini harganya sekian, dan satu lagi harganya sekian,” kata dia menambahkan.
Begitu juga dengan belanja beras yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sarolangun. Katanya telah dilakukan penyaluran sebanyak dua kali tahapan, dan masih ada satu kali tahapan.
“Jadi bagi masyarakat yang belum dapat bisa mengajukan data sekarang dan akan kita realisasi kan sekali lagi untuk menerima bantuan,” katanya.
Ketika dinatanya, apa kesimpulan dari pertemuan tersebut. Kata Tontawi, saat ini pihaknya masih mempelajari data-data yang diberikan oleh opd terkait untuk dibahas bersama komisi dprd sarolangun. Jikalau ada keterangan dari dinas terkait yang dianggap masih ada yang kurang, maka akan panggil lagi melalui komisi masing-masing.
“Tidak ada kejanggalan, Sepertinya berjalan normal saja, tidak sesuai dengan isu yang berkembang dibawah. Termasuk smjuga bantuan dari pihak ketiga, kita tanyakan bantuan dana csrnya berapa dan disalurkan berapa, tadi secara tertulis semuanya sudah dilaporkan. Kita belum menyimpulkan, kita masih pelajari data yang masuk, setelah itu komisi masing-masing kalau memang masih ada dipertanyakan kita undang kembali, kalau tidak mereka baru akan dilaporkan ke pimpinan untik mengambil kesimpulan dari hasil rapat tadi,” katanya. (Wahid)